Inilah Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945

Inilah Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945


Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945

Hidupcu.com - Seringkali dalam tugas sekolah maupun pertanyaan secara umum menanyakan apa sih hubungan pancasila dengan pembukaan UUD 1945. Sebagai orang Indonesia tentunya akan sangat memalukan bila kita tak mengetahui hubungan pancasila dengan pembukaan UUD 1945. Yang mana itu adalah dasar negara dan dasar hukum negara kita. Maka dari itu, hubungan pancasila dengan pembukaan UUD 1945 harus kita ketahui.

Berikut ini akan dijelaskan tentang apa sih hubungan pancasila dengan pembukaan UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 bersama dengan UUD 1945 dituangkan dalam berita Rebuplik Indonesia tahun II No 7 dan ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

Inti dari pembukaan UUD 1945 yakni pada hakikatnya terdapat 4 alinea. Hal ini disebabkan segala aspek penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan pancasila terdapat dalam pembukaan alinea keempat.

Maka dari dalam pembukaan tersebutlah secara formal yuridis pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia.

Maka sudah jelaslah bahwa ada hubungan antara pembukaan UUD 1945 dan pancasila.

Hubungan tersebut antara lain :

Hubungan Secara Formal


Dengan tercantumnya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan UUD 1945. Maka Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar hukum yang positif.

Dengan demikian maka tata kehidupan bernegara tak hanya bertopang pada asas-asas ekonomi, sosial, da politik.

Akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya.

Yakni perpaduan asas religius, kultural, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat pada Pancasila.

Jadi karena terdapatnya Pancasila secara formal bisa disimpulkan bahwa :

1. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.

2. Pembukaan UUD 1945 menurut pengertian ilmiah adalah pokok kaidah Negara yang Fundamental yang terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan yakni :

  • Sebagai dasar, karena pembukaan UUD 1945 yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum di Indonesia.
  • Memasukkan dirinya dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum paling tinggi.
3. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan dan fungsi, selain sebagai Mukadimah UUD 1945 dalam kesatuan yang tak bisa dipisahkan, juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri yang pada hakikatnya memiliki kedudukan hukum yang berbeda dengan pasal-pasalnya.

Karena Pembukaan UUD 1945 yang intinya Pancasila tak tergantung pada Batang Tubuh UUD 1945, bahkan sebagai sumbernya.

4. Pancasila disimpulkan bahwa memiliki hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok Kaidah Negara yang Fundamental, yang Menjalankan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup Indonesia seperti yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945.

5. Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang kuat, tetap, dan tak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup Negara Indonesia. Dengan begitu maka kedudukan formal yuridis dalam pembukaan, sehingga baik rumusan dan yuridiksinya sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam UUD 1945.

Jadi perumusan yang menyimpang dari pembukaan tersebut adalah sama dengan mengubah secara tidak sah Pembukaan UUD 1945. Bahkan menurut hukum positif sekalipun dan hal ini dalam sejarah telah ditentukan dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1996.

Baca Juga : Jurusan Kuliah yang Peluang Kerjanya Banyak Dibutuhkan di Masa Mendatang dan Menjamin Masa Depan di Indonesia


Hubungan Secara Material


hubungan pancasila dengan pembukaan UUD 1945 selain memiliki hubungan bersifat formal. Juga memiliki hubungan secara material sebagai berikut.

Jika kita flashback ke proses perumusan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maka secara kronologis materi yang dibahas BPUPKI pertama kali adalah dasar filsafat Pancasila baru kemudian Pembukaan 1945.

Baru setelah sidang pertama Pembukaan UUD 1945 BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila.

Kemudian berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 sebagai wujud bentuk pertama dari Pembukaan UUD 1945.

Jadi menurut tertib hukum Indonesia, Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum tertinggi.

Adapun tertib hukum Indonesia bersumberkan Pancasila. Atau bisa disebut juga sebagai sumber tertib hukum Indonesia.

Hal ini menandakan bahwa secara material hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia terdiri atas sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan sifat.

Baca Juga : Biografi Soekarno dan Moh Hatta Singkat dan Lengkap Versi Wikipedia


Pancasila di Masa Orde Lama


Dimasa orde lama, pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi tajamnya konflik ideologi.

Saat itu kondisi politik dan keamanan dalam negeri masih dibayangi kekacauan dan kondisi sosial-budaya yang berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlnder) menjadi merdeka.

Masa orde lama merupakan pencarian bentuk implementasi pancasila. Terutama dalam sistem kenegaraan.

Pancasila diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama.


Periode 1945-1950


Dalam periode ini konstitusi yang digunakan adalah Pancasila dan UUD 1945 yang presidensill.

Namun dalam kenyataannya praktek kenegaraan sistem presidensil tak dapat diwujudkan.

Setelah penjajah dapat diusir maka persatuan mulai mendapat tantangan.

Berbagai upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan tahun 1948 di Madiun oleh DI/TII yang akan mendirikan negara dengan dasar Islam.


Periode 1950-1959


Implementasi pancasila dalam periode ini diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.

Meskipun dasar negara tetap Pancasila, namun rumusan sila keempat bukan berjiwakan musyawarah mufakat, tetapi suara terbanyak (voting).

Dalam bidang politik, demokrasi berjalan sangat baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap pemilu yang paling demokratis.


Periode 1956-1965


Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin.

Demokrasi tidak berada di tangan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila tetapi berada dalam kekuasaan pribadi Presiden Soekarno.

Akibatnya terjadilah berbagai penyimpangan pendefinisian terhadap Pancasila dalam konstitusi.

Akhirnya Soekarno diangkat menjadi pemimpin otoriter. Ia diangkat menjadi Presiden seumur hidup, politik konfrontasi, dan menggabungkan Nasionalis, Agama, dan komunis yang nyatanya tidak cocok dengan NKRI.

Terbukti dengan terjadinya kemerosotan yang tak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha menggantikan Pancasila dengan ideologi lain.

Dalam pengimplementasian Pancasila, Bung Karno melakukan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut USDEK.

Untuk mengarahkan perjalanan bangsa, beliau menekankan pentingnya memegang teguh UUD 1945, sosialisme ala Indonesia, ekonomi terpimpin, demokrasi terpimpin, dan kepribadian nasional.

Hasil akhirnya terjadi kudeta PKI dan kondisi ekonomi yang begitu memprihatinkan.


Penutup

Demikianlah artikel tentang hubungan Pancasila dan UUD 1945. Semoga artikel ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih dan salam Hidupcu!

Baca Juga : Apa Saran Kalian Agar Pembangunan Ekonomi Indonesia Bisa Cepat, Singkat, dan Merata? Ini Penjelasannya

Baca juga:

Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar

Tidak ada komentar